Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem kembali melanjutkan Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang difasilitasi Badan Kesbangpol dan Linmas. Kali ini giliran Desa Amerta Bhuana di kecamatan Selat yang dipilih sebagai lokus, Rabu (8/12)  Anggota KPU Karangasem Divisi Sosialisasi & Pendidikan Pemilih, Putu Deasy Natalia mengatakan dipilihnya Amerta Bhuana dikarenakan Desa ini termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana khususnya saat erupsi Gunung Agung. Deasy mengatakan penyelnggaraan Pemilu maupun Pemilihan dalam situasi bencana tentu memerlukan perhatian & manajemen  khusus. "Seilhingga dalam sosialisi kali ini kita juga melibatkan pihak BPBD Karangasem sebagai narasumber," ucap Deasy Sementara itu Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan yang juga menjadi narasumber mengungkapkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan pihak KPU telah melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan Indeks Demokrasi, salah satunya badalah dengan program Desa Peduli Pemilu & Pemilihan ini dimana melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat ikut berperan aktif. "KPU tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat," ujar Lidartawan Sedangkan narasumber lainnya yakni I Ketut Udi Prayuda menyampaikan terkait pelaksanaan demokrasi di Indonesia serta mewujudkan demokrasi yang partisipatif

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem mulai menggelar sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang difasilitasi Badan Kesbangpol dan Linmas, dimana desa Tianyar Barat menjadi lokus pertama yang dituju, Selasa (7/12) Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala wilayah, Perwakilan Karang Taruna, serta tokoh Masyarakat yang diharapkan dapat menjadi kader - kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Sosialisasi tersebut diisi oleh sejumlah Narasumber diantaranya Anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula yang menyampaikan terkait gambaran umum persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024. Selanjutnya ada anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia yang memaparkan terkait modus operandi dan solusi dalam menghadapi isu sara serta berita hoax kepemiluan Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Karangasem, I Wayan Sutapa juga menekankan pentingnya peran masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Anggota KPU karangasem Divisi Perencanaan dan data, I Gede Krisna Adi Widana juga memaparkan terkait upaya - upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih Narasumber terakhir yakni anggota KPU Karangasem Divisi Sosialisasi & Pendidikan Pemilih, Putu Deasy Natalia menyampaikan bahwa satu hal yang tak kalah penting menjadi kader DP3 adalah teknik komunikasi yang baik dalam bersosialisasi kepada masyarakat luas. Deasy juga mengharapkan kedepan kader DP3 ini kedepan dapat menjadi perpanjangan tangan KPU dalam melakukan sosialisasi maupun pendidikan pemilih sebagai salah satu bentuk partisipasi.  "Pemilu dan Pemilihan tidak dapat berjalan jika tidak ada peran aktif masyarakat," tandas Deasy

Menjelang Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang Difasilitasi oleh Badan Kesbangpol dan Linmas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem melakukan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama dengan pihak desa yang menjadi lokus, Senin (6/12) Kegiatan tersebut menghadirkan 3 desa yakni, Desa Amerta Bhuana, Gegelang serta Tianyar Barat dan disaksikan oleh Kesbangpol dan Linmas. Namun karena terkendala cuaca ekstrem, Kepala Desa Tianyar Barat tidak bisa hadir dan penandatanganan akan dijadwalkan kembali Ketua KPU Karangasem, Ngurah Gede Maharjana menjelaskan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama ini sebagai bentuk komitmen secara tertulis antara KPU dengan Desa untuk menyelenggarakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas demokrasi di masyarakat. "Sebelum kegiatan DP3 nanti digelar kita awali dengan penandatanganan ini," ujar Ngurah Kepala Desa Amerta Bhuana, I Wayan Suara Arsana menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung pelaksanaan program ini dan berharap dapat mengatasi persoalan - persoalan yang ada di tingkat desa kaitannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, salah satunya adalah kesulitan dalam mencari SDM untuk terjun menjadi penyelenggara."Sehingga dengan adanya program ini kami harap dapat memberikan solusi dari permasalah-permasalahn yang ada," ungkap Suara Kegiatan DP3 tersebut akan mulai diselenggarakan Selasa (7/12) dimana Desa Tianyar Barat akan menjadi lokus pertama, dilanjutkan dengan Amerta Bhuana keesokan harinya dan terakhir Desa Gegelang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem menggelar rapat pleno rutin mingguan, Senin (30/11) Kegiatan tersebut guna membahas rencana kerja yang akan dilakukan satu minggu kedepan sekaligus evaluasi dari program kerja sebelumnya. Rapat tersebut diikuti oleh Komisioner, Sekretaris, Para Kasubbag serta staf sekretariat.  

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem menerima kunjungan dari Pemilihan Ketua Osis SMA N 1 Amlapura, Jumat (26/11) Kunjungan tersebut dalam rangka berkoordinasi pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS SMA N 1 Amlapura dimana KPU Karangasem diminta untuk memfasilitasi Anggota KPU Karangasem, Putu Deasy Natalia dan Putu Darma Budiasa yang menerima kunjungan tersebut menyatakan pihak KPU siap untuk memfasilitasi segala keperluan mulai dari pendampingan hingga perlengkapan logistik yang diperlukan

Anggota KPU karangasem Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Putu Deasy Natalia menghadiri rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan program Desa Peduli Pemilu dan Pemiliha (DP3)yang difasilitasi Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Karangasem, Rabu (24/11) Dalam rapat tersebut Deasy menyampaikan beberapa hal diantaranya latar belakang pentingnya penyelenggaraan program DP3, segmentasi peserta serta rancangan materi yang akan disampaikan.  "Kegiatan ini guna membentuk masyarakat yang peduli serta berpartisipasi aktif dalam pemilu maupun pemilihan," terang Deasy Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Karangasem, I Wayan Sutapa yang memimpin rapat menegaskan bahwa pihaknya siap memfasilitasi keiatan tersebut dan teknis penyelenggaraan diberikan kepada pihak KPU untuk mengatur namun pertanggung jawabannya tetap berada di pihaknya.